Ringkasan Program Koperasi Merah Putih

Program Utama

Diluncurkan: 21 Juli 2025 melalui PMK No. 49 Tahun 2025

Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia

Target: Pembentukan 80.000 koperasi

Status Saat Ini: 108 koperasi desa dalam tahap percontohan

Detail PinjamanMaksimum per koperasi: Rp 3 miliar (termasuk maks. Rp 500 juta untuk operasional)

Suku bunga: 6% per tahunTenor: Hingga 6 tahun

Jadwal pembayaran: Tanggal 12 setiap bulan

Tujuan penggunaan: Operasional koperasi, sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan (cold storage), dan logistik

Mekanisme Persetujuan

Ketua koperasi mengajukan proposal ke bank BUMN

Perlu persetujuan kepala desa/bupati/walikota

Harus disertai rencana bisnis yang disetujui

Bank menilai berdasarkan standar underwriting mereka

Perjanjian harus dikirim ke Menteri dalam 14 hari kerja

Jaminan dan RisikoDana desa akan ditempatkan sebagai jaminan pembayaran

Jika gagal bayar, bank dapat meminta penempatan dana dari anggaran desa

Aset yang dibeli dengan pinjaman dijadikan jaminan tambahan

Kemungkinan tidak ada asuransi pinjaman (berbeda dengan KUR)

Pandangan Analis

Tantangan:Bank BUMN belum mulai menyalurkan karena menunggu kejelasan lebih lanjut

Belum ada kepastian dukungan pendanaan atau subsidi bunga

Profitabilitas program diragukan karena bergantung pada penempatan dana desa

Masih menunggu alokasi anggaran untuk mencapai target tahun ini

Rekomendasi Sektor: Overweight (tidak berubah)

Sektor perbankan masih dipandang sebagai penerima manfaat dari net foreign inflows dan stabilitas geopolitik

BBCA dan BTPS tetap menjadi pilihan utama

Katalis positif: Percepatan belanja fiskal

Risiko negatif: Memburuknya kualitas pinjaman dan tekanan berkelanjutan pada NIM (Net Interest Margin)

Program ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi pedesaan melalui koperasi, namun masih memerlukan klarifikasi operasional yang lebih detail untuk implementasi yang efektif.